Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyatul Chusna. Foto : Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyatul Chusna meminta Kementerian Pertanian mampu mengoptimalkan produksi pangan di saat Indonesia akan memasuki musim kemarau. Selain itu Pemerintah pun juga masih tergantung dengan komoditi impor dari luar negeri. padahal saat ini pandemi Covid-19, beberapa negara masih membatasi ekspor dan impor.

"Seperti diketahui saat ini, Indonesia akan memasuki musim kemarau, dan ada sebagian daerah yang masih musim hujan, sebab itu kami berharap pemerintah mampu mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri, mengingat saat ini pemerintah  masih tergantung dengan komoditi impor dari luar negeri. padahal saat ini pandemi Covid-19, beberapa negara masih membatasi ekpor dan impor. Persoalan ini harus dijawab oleh pemerintah," ujar Ema dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (25/6/2020).

Untuk semester II Tahun 2020, Ema berharap rencana program yang telah disepakati antara Kementan dengan Komisi IV DPR RI dapat terealisasi secara optimal sehingga mampu mendukung perannya untuk menjamin stok pangan dalam negeri tetap aman. Dalam rangka mengamankan stok pangan dalam negeri, pemulihan ekonomi harus segera dilakukan melalui peningkatan ketersediaan dan akses pangan dalam negeri, juga peningkatan nilai tambah lapangan kerja di sektor pertanian.

“Kita tahu nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami penurunan sejak lima bulan terakhir hingga menyentuh angka 99,49 dimana pada bulan Januari lalu masih berada di angka 104,27. Sektor peternakan merupakan sektor yang mengalami penurunan terdalam hingga menyentuh angka 96,66,  diikuti oleh sub sektor perkebunan di angka 98,51. Sebab itu  kami berharap Kementerian Pertanian menyiapkan upaya yang extraordinary untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang  untuk mengatasi hal tersebut," jelas Ema.

Untuk itu secara lebih khusus, upaya pemerintah melakukan ekstensifikasi pembuatan sawah di lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi, terutama untuk pembukaan sawah di lahan-lahan rawa. "Karena resiko lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan out produksi yang dihasilkan. Disamping itu pemerintah juga perlu meyakinkan apakah SDM nya sudah siap. Karena dalam pandangan kami efisiensi dari segi pembiayaan dan teknisnya perlu diperhatikan. Tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini," pungkas Ema. (hs/sf)